FAKTA BERITA, BANGKA SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas dua rancangan peraturan daerah, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di ruang paripurna DPRD, Jumat (18/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi, didampingi Wakil Ketua H. Komarudin dan Rusi Sartono, serta para anggota DPRD. Hadir pula Wakil Bupati Debby Vita Dewi bersama jajaran Forkopimda dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Selatan.
Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, mengatakan bahwa paripurna berlangsung khidmat dan berhasil menetapkan dua Raperda penting untuk arah pembangunan dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Alhamdulillah, paripurna hari ini telah mengagendakan dua persetujuan Raperda, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029,” ujar Erwin.
Terkait APBD 2024, Erwin menegaskan pentingnya pemerintah daerah segera menindaklanjuti catatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Pemerintah daerah harus sesegera mungkin menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK RI,” tegasnya.
Sementara untuk RPJMD 2025-2029, Erwin menyebut seluruh fraksi DPRD telah memberikan persetujuan. Ia mengingatkan agar dokumen tersebut tidak keluar dari koridor yang telah dibahas dan disepakati bersama.
“Jangan sampai melenceng dari apa yang telah dibahas. RPJMD ini adalah pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan. Kita berharap bisa dilaksanakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menyampaikan bahwa RPJMD yang disahkan harus diselaraskan dengan arah kebijakan prioritas ke depan.
“Ke depannya, kami berharap RPJMD dan dokumen-dokumen lainnya akan selaras dengan arah kebijakan lima tahun ke depan dan disesuaikan dengan prioritas-prioritas penting,” ujar Wabub Debby.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar penduduk Bangka Selatan menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan, sehingga program pembangunan harus menyentuh langsung masyarakat.
“Ini menjadi catatan dari beberapa fraksi. Maka program-program yang disusun harus tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Debby.
Debby turut menyinggung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan mencapai angka 70 persen pada tahun 2025. Menurutnya, peningkatan IPM perlu ditopang oleh sektor pendidikan.
“Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembagian seragam sekolah gratis dalam program Riza-Debby. Tapi tentu masih banyak hal yang harus kita benahi bersama,” tuturnya.