FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, bertindak cepat memulangkan puluhan pekerja migran ilegal asal Babel yang terlantar di luar negeri. Tanpa menunggu ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, Didit mengambil langkah inisiatif dengan menggunakan dana internal partai PDI Perjuangan.
Langkah tersebut diambil menyusul kabar pemulangan 75 warga Babel yang terjerat kasus judi online dan penipuan daring di luar negeri. Para korban ini diberangkatkan tanpa prosedur resmi, hingga akhirnya mengalami penahanan dan pemulangan paksa oleh otoritas negara tujuan.
“Waktu itu belum ada gubernur definitif, APBD juga tidak mengalokasikan dana untuk kondisi seperti ini. Tapi kemanusiaan tidak bisa ditunda, maka saya putuskan menggunakan dana partai, sebesar Rp95 juta,” kata Didit saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia, di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu (9/7/2025).
Menurut Didit, langkah itu diambil bukan untuk kepentingan politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga Babel harus diutamakan, apapun kondisi anggarannya.
“Yang saya pikirkan saat itu hanya satu: mereka harus segera pulang. Karena semakin lama di sana, semakin besar risikonya,” ujarnya.
Didit juga mengapresiasi pemerintah daerah yang akhirnya mengganti biaya tersebut setelah kondisi anggaran memungkinkan. Namun menurutnya, ke depan harus ada mekanisme cepat tanggap yang bersifat darurat agar kasus serupa tak perlu lagi bergantung pada inisiatif pribadi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinannya bahwa hingga kini masih ada 35 warga Babel lainnya yang belum berhasil dipulangkan. Ia meminta agar aparat desa dan dusun lebih aktif dalam deteksi dini terhadap warganya yang hendak bekerja ke luar negeri.
“Pencegahan migrasi ilegal tidak cukup hanya di bandara atau pelabuhan. Harus dimulai dari kampung, dari RT, RW, dan tokoh masyarakat. Mereka yang paling tahu warganya,” kata Didit.
Sebagai langkah konkret, DPRD akan mengusulkan pengaktifan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya sempat dihentikan. Tujuannya agar masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja secara legal, baik di dalam maupun luar negeri.