FAKTA BERITA , PANGKALPINANG — Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Acara pelantikan digelar di Balai Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu, (16/2025).
Dalam keterangannya kepada media, Pj Wali Kota menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut atas izin dari Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan pejabat hasil asesmen yang sebelumnya telah diajukan. Pelantikan ini disebutnya sebagai langkah awal untuk mengatasi kekosongan jabatan yang masih cukup banyak di lingkungan Pemkot.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melantik tiga pejabat eselon II. Ini juga sebagai upaya untuk mengurangi kekosongan jabatan yang selama ini cukup menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” ujar Unu.
Ia menambahkan bahwa meskipun tiga pejabat telah dilantik, masih terdapat lima jabatan eselon II yang saat ini kosong, dan kemungkinan akan bertambah hingga tujuh atau delapan jabatan menjelang akhir tahun. Proses pengisian jabatan lainnya akan melalui tahapan seleksi terbuka yang akan segera dikomunikasikan dan mendapat persetujuan dari Kemendagri.
“Kita masih menunggu proses selanjutnya. Seleksi terbuka akan diumumkan agar siapa pun yang memenuhi syarat dapat ikut serta. Tentunya tetap mengacu pada prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Unu juga menyinggung pentingnya peran pejabat di lapangan seperti lurah, camat, dan kepala OPD dalam menjalankan tugas-tugas teknis pelayanan publik. Menurutnya, mereka harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat tanpa menunggu instruksi langsung dari kepala daerah.
“Kalau hal-hal yang sifatnya operasional masih harus sampai ke saya, berarti sistem belum berjalan dengan baik. Padahal banyak hal yang harusnya bisa langsung direspons oleh lurah, camat, atau kepala OPD,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keluhan dari masyarakat yang masih sering diterimanya, mulai dari soal kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga infrastruktur, merupakan bukti bahwa pelayanan belum sepenuhnya maksimal di tingkat pelaksana teknis.
“Saya ingin sistem pelayanan kita responsif. Jangan sampai masyarakat harus mengadu langsung ke wali kota karena keluhannya tidak ditangani di level bawah,” pungkasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat realisasi program pembangunan serta pelayanan publik di Kota Pangkalpinang.