Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Antikorupsi yang digelar Inspektorat Kota Pangkalpinang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Zoom Meeting di Gedung Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (25/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Saparudin meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan integritas sebagai pondasi utama dalam menjalankan pelayanan publik.
“Korupsi ini merusak sistem dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Karena itu pencegahannya harus dimulai dari kesadaran diri masing-masing ASN,” ujar Saparudin.
Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya berbentuk penyalahgunaan anggaran, tetapi juga bisa muncul melalui gratifikasi, pungutan liar, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan masyarakat.
Ia menilai upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu, warga juga diminta tidak membuka ruang terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan, terutama saat mengurus perizinan maupun layanan administrasi lainnya.
“Masyarakat juga harus ikut menjaga. Jangan memberi peluang terjadinya praktik yang melanggar aturan,” katanya.