FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, mendorong pendataan ulang masyarakat penerima bantuan sosial dilakukan secara menyeluruh agar data kesejahteraan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi warga yang terus berubah. Hal itu disampaikannya dalam audiensi bersama perwakilan BPS Provinsi Babel, Bambang, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Jumat (2/10/2026).
Didit menilai penggunaan data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial perlu mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, indikator yang digunakan dalam pendataan belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini.
Ia mencontohkan kondisi rumah yang tampak bagus, tetapi belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya. Sebagian warga membangun rumah ketika masih memiliki penghasilan dari sektor unggulan daerah, seperti pertambangan timah dan lada, namun kondisi ekonomi mereka bisa berubah seiring waktu.
“Suasana Bangka Belitung berbeda dengan provinsi lain. Dulu kita masih punya timah, punya sahang, ada rezeki kita bangun rumah. Sekarang, mohon maaf, rumahnya bagus belum tentu isinya ada,” ujar Didit.
Menurut Didit, kepemilikan rumah atau aset yang diperoleh saat kondisi ekonomi keluarga masih baik tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur kesejahteraan. Penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan maupun perubahan kondisi rumah tangga perlu menjadi pertimbangan dalam proses pendataan.
Karena itu, ia mendorong agar karakteristik dan kearifan lokal Bangka Belitung turut diperhatikan dalam pengembangan sistem pendataan kesejahteraan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi tetap dapat teridentifikasi dan memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.
Didit menegaskan, ketepatan data tidak hanya berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial, tetapi juga berbagai program pemerintah lainnya, termasuk bantuan pendidikan, beasiswa hingga kepesertaan BPJS.
“Kita ingin bantuan ke depan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan justru tidak terakomodir,” katanya.