Oleh: Suhardi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiba
FAKTA BERITA, OPINI — Langkah Menteri Keuangan yang mengancam akan menarik dana Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila penyalurannya lambat, sejatinya bukan bentuk kemarahan fiskal, melainkan alarm keras agar program prioritas nasional ini tidak kehilangan arah dan tujuan mulianya. Tujuan utama MBG adalah meningkatkan asupan gizi masyarakat, menekan angka malnutrisi dan stunting, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Namun, di balik ketegasan tersebut, sesungguhnya Menkeu berperan sebagai Chief Financial Officer negara yang ingin memastikan uang publik benar-benar bekerja. Dana yang tidak terserap dengan baik lebih baik dialihkan ke unit kerja lain yang lebih siap. Mekanisme fiskal seperti ini bertujuan agar uang negara tidak mengendap di kas, tetapi segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Penegasan Menkeu harus dibaca sebagai mekanisme kontrol fiskal untuk menegakkan disiplin anggaran — memastikan setiap rupiah bekerja, bukan sekadar tercatat di neraca. Dalam konteks kebijakan publik, dana yang tak terserap berarti manfaat yang tertunda, dan pada akhirnya, hak anak untuk mendapatkan gizi layak pun ikut tertunda.
Kendati demikian, kebijakan penarikan dana bukan tanpa risiko. Jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, ancaman tersebut dapat menimbulkan kepanikan, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pencapaian tujuan program. Bahkan, bisa jadi program berhenti mendadak di daerah.
Di sejumlah wilayah, termasuk Bangka Belitung, pelaksanaan MBG masih dalam tahap adaptasi terhadap mekanisme baru yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tantangan muncul dari sisi penyiapan infrastruktur, koordinasi lintas instansi, pengadaan bahan pangan lokal, kerja sama dengan sekolah dan UMKM, hingga sistem pelaporan. Bila dana ditarik mendadak, kegiatan bisa terhenti, pemasok pangan bisa merugi, dan yang paling fatal, anak-anak yang seharusnya menerima manfaat justru kehilangan haknya.
Di sisi lain, langkah tegas Menkeu juga memberi pesan kuat: setiap rupiah uang rakyat harus segera dirasakan manfaatnya. Program seperti MBG memang tidak boleh berjalan lamban. Yang dipertaruhkan bukan sekadar serapan anggaran, tetapi masa depan kualitas sumber daya manusia bangsa.