BANGKA TENGAH, FAKTA BERITA — Persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat sorotan keras dari Legislator DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mehoa.
Mehoa mengaku menerima banyak aduan masyarakat kurang mampu yang justru tercatat dalam desil kesejahteraan tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi karena data DTSEN menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
“Saya banyak menerima aduan warga. Ada masyarakat yang kondisi ekonominya jelas-jelas pas-pasan, rumahnya masih kayu, pekerjaannya serabutan, tetapi justru masuk desil 6 ke atas. Ini bagaimana? Data harus melihat kondisi nyata masyarakat, jangan sampai orang miskin di atas kertas justru berubah menjadi orang mampu hanya karena persoalan pendataan,” tegas Mehoa.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan angka. Ketika posisi kesejahteraan warga tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena desil digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran bantuan dan program perlindungan sosial.
“Ini menyangkut hidup orang. Jangan sampai karena data tidak tepat, warga yang seharusnya mendapat perhatian justru terlewat. Jangan sampai masyarakat yang hari ini makan saja susah, tetapi di dalam sistem dianggap sudah sejahtera. Ini yang harus kita koreksi bersama,” ujarnya.
Mehoa meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi memperkuat verifikasi dan validasi di lapangan. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi warga sangat dinamis sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkala.
“Kalau ada data yang tidak sesuai, turun ke lapangan. Lihat rumahnya, lihat pekerjaannya, lihat tanggungannya dan lihat kondisi keluarganya. Jangan hanya percaya pada angka di komputer. Data harus kembali bertemu dengan realitas di lapangan,” katanya.