FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung menolak klaim hasil survei peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) yang menyebutkan sebanyak 85,7 persen masyarakat Bangka Belitung menyetujui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon 500, karena dinilai menunjukkan gejala keruntuhan integritas akademik.
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, menilai klaim tingkat persetujuan publik tersebut tidak disertai dengan keterbukaan metodologi penelitian, mulai dari instrumen riset hingga pengolahan data, sehingga tidak memiliki makna ilmiah.
“Klaim ambisius ini tidak disertai keterbukaan metodologi, instrumen riset, hingga pengolahan data. Dalam riset ilmiah, hasil seperti itu tidak bermakna tanpa transparansi epistemologis yang memadai,” kata Hafiz. Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, ketertutupan informasi riset tersebut justru memperkuat dugaan adanya fabrikasi data. Menurutnya, publik tidak pernah mengetahui secara jelas kuesioner survei, kerangka sampel, distribusi responden, margin of error, teknik pengambilan sampel, hingga mekanisme validasi data yang digunakan.
Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, Hafiz menyebut wilayah ini merupakan risk society akibat ekspansi industri ekstraktif, konflik ruang yang terus meluas, serta kerusakan ekosistem esensial. Oleh karena itu, ketertutupan riset terkait proyek berisiko tinggi seperti PLTN dinilai sebagai pelanggaran etika dalam penelitian sosial.
“Ketertutupan riset terhadap pembangunan berisiko tinggi merupakan pelanggaran etika penelitian sosial,” ujarnya.
WALHI Kepulauan Bangka Belitung juga menilai terdapat indikasi pelanggaran etika riset karena tidak adanya prinsip informed consent, akuntabilitas, dan verifiabilitas. Padahal, prinsip tersebut merupakan hak publik, terlebih proyek PLTN Thorcon 500 belum pernah beroperasi di mana pun di dunia.