FAKTA BERITA, BANGKA TENGAH – Persoalan persampahan hingga pentingnya pemutakhiran data kependudukan menjadi perhatian dalam kegiatan reses bersama tiga anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah di Kelurahan Simpang Perlang.
Reses tersebut diikuti Firmansyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syamsu Khairil dari PDI Perjuangan, dan Indrawati dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam pertemuan bersama masyarakat, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan dan pelayanan publik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah, khususnya kebutuhan penambahan tempat sampah di lingkungan masyarakat.
Persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan penyediaan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.
Firmansyah mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat di Kelurahan Simpang Perlang. Salah satu yang disampaikan adalah persoalan persampahan, khususnya kebutuhan penambahan tempat sampah di lingkungan masyarakat,” ujar Firmansyah, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.
“Penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah dalam menyediakan fasilitas. Kesadaran masyarakat juga sangat penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan lingkungan tetap bersih,” katanya.
Selain persoalan lingkungan, reses juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memperbarui data pribadi serta administrasi kependudukan.
Masyarakat diingatkan untuk memastikan data kependudukan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, perubahan susunan keluarga, maupun kesalahan dalam data administrasi, masyarakat diharapkan segera melakukan pemutakhiran dan perbaikan.
Syamsu Khairil mengatakan, ketepatan data kependudukan memiliki kaitan dengan berbagai pelayanan publik yang diterima masyarakat.