FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis (28/8/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Cozy Toboali ini bertujuan memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mengawasi keberadaan orang asing serta mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, bersama jajarannya. Turut hadir perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Kepala Disnaker, Kepala Kesbangpol, Kasat Intel Polres Bangka Selatan, Danposmat AL Toboali, BNN, Kabinpos Toboali, serta Dan Unit Intel Kodim 0432/Bangka Selatan.
Dalam keterangannya, Ahmad Khumaidi menjelaskan bahwa pembentukan Timpora merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan di setiap satuan kerja.
Timpora terdiri dari Kantor Imigrasi sebagai ketua, serta anggota dari berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah.
“Amanat undang-undang bahwa di setiap Satker, Kanwil, dan juga pusat itu memang harus dibentuk Timpora,” ungkap Ahmad Khumaidi.
“Kami di awal tahun akan membentuk Timpora yang terdiri dari Kantor Imigrasi sebagai ketuanya untuk level Satker, kemudian beranggotakan para stakeholder yang berkepentingan, baik Gakkum, Pemda, maupun instansi-instansi terkait yang lainnya,” tambahnya.
Khumaidi menambahkan bahwa rakor kali ini tidak hanya fokus pada pengawasan orang asing, tetapi juga menekankan pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mencegah mereka menjadi korban TPPO di luar negeri.
Menurutnya, hal ini sangat penting karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat ketiga nasional dalam kasus pemulangan korban TPPO dari Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
Meskipun pengawasan orang asing adalah tugas utama Imigrasi, Khumaidi menyatakan bahwa dukungan dari instansi lain sangat diperlukan.
“Kami mendapatkan dukungan dari instansi terkait lainnya. Tidak hanya informasi dan tidak hanya data, tapi kita juga melaksanakan operasi gabungan,” pungkasnya.
Kerja sama ini memungkinkan tim gabungan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap orang asing.