FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Ancaman migrasi ilegal yang melibatkan WNI sebagai pekerja migran di jaringan penipuan digital internasional seperti judi online dan online scam semakin meresahkan. Menyikapi hal ini, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar diskusi publik untuk memperkuat upaya pencegahan dari hulu, di Kantor Gubernur Babel, Kamis (10/7/2025).
Diskusi yang bertema Bahaya Pekerjaan Migran Non-Prosedural di Sektor Judi Online dan Online Scam serta Prosedur Migrasi Aman ini dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam RI, Mohammad K. Koba, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, instansi teknis, dan unsur pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Koba menekankan pentingnya kesadaran bersama untuk membentengi masyarakat—khususnya generasi muda—dari bujuk rayu pekerjaan ilegal di luar negeri yang menjebak mereka dalam praktik kejahatan siber internasional.
“Anak-anak muda harus jadi garda depan perlindungan migran. Jangan sampai mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas dan berujung jadi korban sindikat internasional,” tegas Koba.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan jalur pelaporan cepat melalui hotline khusus serta mendorong masyarakat untuk mengakses aplikasi Save Travel guna mengecek legalitas dan keamanan informasi ketenagakerjaan luar negeri.
Selain menyoroti pentingnya pencegahan, Koba juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap upaya eksploitasi tenaga kerja WNI. Penindakan hukum akan terus dikawal, termasuk kolaborasi antarnegara dalam pemberantasan kejahatan siber lintas batas.
“Penanganan persoalan ini harus komprehensif. Mulai dari sosialisasi, perlindungan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku maupun jaringan yang terlibat,” tambahnya.
Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Babel yang disebut cepat tanggap dalam proses pemulangan puluhan PMI asal Babel yang sempat terjebak sebagai operator judi online di luar negeri.
Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar bisa menutup celah keberangkatan migran non-prosedural sejak dari desa hingga ke jalur internasional.