FAKTA BERITA, BANGKA BARAT — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengambil langkah serius dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan aset daerah. Bersama Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Pemkab berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) pelacakan aset yang akan menyasar sejumlah aset potensial dengan luasan mencapai ribuan hektare.
Langkah strategis tersebut ditandai dengan perpanjangan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama di bidang hukum antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang dilaksanakan di OR I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Senin (22/6/2026).
Bupati Bangka Barat Markus mengatakan, di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tidak lagi cukup hanya melakukan pencatatan dan pengamanan administrasi aset.
Menurutnya, aset daerah harus dikelola secara lebih aktif agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang terpenting adalah adanya kepastian hukum terhadap aset-aset daerah sehingga pemanfaatannya dapat berjalan maksimal dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bangka Barat menyatakan akan memprioritaskan sejumlah langkah dalam dua bulan ke depan, mulai dari optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara, hingga pelacakan aset (asset tracing) yang berpotensi dikembalikan kepada negara maupun pemerintah daerah.