FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri RI, di Smart Room Center (SRC) Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Senin (14/7/2025).
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang hadir mewakili Pj Wali Kota, turut didampingi sejumlah kepala OPD terkait. Dalam keterangannya kepada wartawan, Juhaini menyampaikan bahwa tingkat inflasi Kota Pangkalpinang per Juni 2025 tercatat sebesar 0,96 persen (year-on-year), menjadikannya sebagai salah satu dari sepuluh kota dengan inflasi terendah di Indonesia.
“Secara bulanan, inflasi kita hanya sebesar 0,02 persen. Ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi 0,68 persen,” jelas Juhaini.
Ia juga menegaskan bahwa strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Pemkot mengacu pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Beberapa langkah nyata yang telah diambil meliputi . Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli 2025, Pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, Penyaluran cadangan pangan nasional berupa 14,8 ton beras kepada 7.406 kepala keluarga di tujuh kecamatan selama dua bulan.
Selain itu, Pemkot juga mendukung produktivitas pangan dengan menyalurkan bantuan benih dan sarana produksi kepada 30 Kelompok Wanita Tani (KWT), serta menyalurkan subsidi pupuk untuk pengecer di Tuatunu, meliputi 5,186 ton pupuk urea, 13,2 ton pupuk NPK, 5,3 ton pupuk organik.
Rapat ini juga membahas progres nasional program pembangunan 3 juta rumah. Untuk Kota Pangkalpinang sendiri, Pemkot mencatat pencapaian signifikan hingga akhir 2024. Tercatat sebanyak 345 lokasi perumahan telah tersedia, yang terdiri dari, 301 lokasi perumahan subsidi, 30 lokasi perumahan komersil, 4 lokasi kombinasi subsidi dan komersil, 10 lokasi rumah dinas/pemerintah.
Dari total 21.631 unit rumah berdasarkan site plan, sebanyak 16.294 unit telah dibangun dan 14.061 unit sudah dihuni. Sementara itu, total keseluruhan rumah di Pangkalpinang mencapai 49.414 unit, dengan 48.075 unit di antaranya tergolong layak huni. Sisanya, sebanyak 1.339 unit masih masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk 59 unit di kawasan kumuh.
Backlog kepemilikan rumah di Pangkalpinang saat ini mencapai 12.316 unit, sedangkan backlog hunian sebanyak 6.538 unit. Namun demikian, capaian akses terhadap rumah layak huni di Pangkalpinang telah mencapai 97,29 persen.
“Sepanjang tahun 2024, kami berhasil membangun 345 unit rumah. Ke depan, fokus utama kami adalah memperbaiki 1.339 unit RTLH dan menurunkan angka backlog secara bertahap,” tegas Juhaini.
Ia juga memastikan bahwa Pemkot Pangkalpinang akan terus bersinergi dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah, dengan prioritas pada wilayah pesisir, kelurahan, dan desa.
“Alhamdulillah, Pangkalpinang dinilai aktif dan progresif dalam mendukung dan melaksanakan program perumahan nasional ini,” pungkasnya.