FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan tiga Kantor Wilayah kementerian di Babel. Hal ini ditegaskannya saat menerima audiensi dari jajaran Kanwil Kemenkum, Kanwil KemenHAM, dan Ditjen Pemasyarakatan di Kantor Gubernur, Senin (4/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Hidayat menyatakan siap menyediakan lahan terpadu bagi tiga instansi tersebut guna menunjang koordinasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Saya ingin kita bersama-sama membangun Bangka Belitung ini. Apa yang bisa kami bantu, akan kami usahakan agar sinergitas kita terus terjaga,” ujar Hidayat.
Penyediaan lahan terpadu ini, kata Hidayat, akan difokuskan di kawasan milik Pemprov agar ketiga kantor kementerian tersebut bisa terintegrasi. Ia juga meminta pihak kementerian untuk segera mengajukan surat resmi.
“Ajukan surat ke saya, nanti saya hibahkan tanah. Yang penting tanahnya sudah ada, tinggal pembangunannya nanti kita bantu dorong ke pusat,” tegasnya.
Dalam audiensi yang berlangsung selama satu jam itu, masing-masing pimpinan Kanwil menyampaikan persoalan dan kebutuhan instansinya.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI), padahal memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum. Ia juga menyampaikan pentingnya pelatihan paralegal di desa-desa untuk penguatan layanan bantuan hukum.
Sementara itu, Kakanwil KemenHAM Babel, Suherman, menuturkan pihaknya sedang menjalankan program Kampung Sadar HAM serta pembentukan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) di 15 desa.
“Program ini bertujuan untuk memperkuat persatuan bangsa melalui pendekatan rekonsiliasi berbasis komunitas,” jelasnya.
Adapun Plh Kakanwil Ditjenpas Babel, Dian Artanto, menyampaikan harapan agar Pemprov dapat memberikan atensi terhadap pembangunan blok Lapas serta kantor Ditjenpas. Permintaan tersebut langsung direspons positif oleh Gubernur Hidayat dan akan diakomodir dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Gubernur menegaskan bahwa Babel membutuhkan kerja kolaboratif antar lembaga, termasuk kementerian, untuk mempercepat pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.