FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk merumuskan perbaikan tata kelola dan tata niaga timah agar lebih berpihak kepada masyarakat. Langkah ini ditegaskan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi Pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, Senin (15/9/2025).
Eddy menjelaskan, Pansus yang dibentuk sejak 17 Maret 2025 itu lahir dari aspirasi publik serta masukan fraksi-fraksi DPRD. Tujuannya, menyusun rekomendasi terukur agar seluruh data pertambangan, niaga, hingga ekspor timah dapat terintegrasi melalui satu pintu data.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, perusahaan penambang, maupun kementerian terkait. Harapan kami, perbaikan tata kelola timah bisa segera diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” ujarnya.
Pansus menyampaikan lima poin rekomendasi yang mencakup aspek kelembagaan, tata niaga, fiskal dan pendapatan asli daerah, lingkungan dan reklamasi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat. DPRD meminta rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti agar kebijakan pertimahan tidak lagi mengabaikan kepentingan rakyat.
Menurut Eddy, tata kelola pertimahan selama ini belum memberi ruang yang adil bagi penambang kecil. Ia menegaskan perlunya legalisasi aktivitas rakyat agar mereka dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.
“Kita ingin tata kelola yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Penambang kecil harus dibantu dan dilindungi. Hasil sumber daya alam pun wajib memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebocoran hingga 80 persen dalam penyerapan hasil timah yang sebelumnya diungkap dalam rapat bersama PT Timah Tbk. Eddy mendesak agar kebocoran, pencurian, dan penyelundupan timah segera dihentikan serta harga beli timah diatur agar selaras dengan perbaikan tata kelola.
“Jika tata kelola dan tata niaga diperbaiki, maka pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” tutup politisi Partai Golkar tersebut.