FAKTA BERITA, BANGKA TENGAH – Lambatnya penanganan permohonan pergeseran KWh meter oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Koba disorot Ketua DPC APDESI Bangka Tengah, Yani Basaroni, setelah seorang warga Desa Perlang harus menunggu hampir sepekan tanpa kejelasan akibat kendala komunikasi dan layanan berbasis digital, di Lubuk Besar, Jumat (23/1/2026).
“Warga kami ini orang desa, tidak semua paham aplikasi atau layanan online, jadi wajar kalau mereka datang dan mengadu langsung ke pemerintah desa,” ujar Yani Basaroni.
Yani yang juga menjabat Kepala Desa Perlang menjelaskan, keluhan tersebut datang dari seorang warga bernama Hengki yang meminta bantuan setelah upaya pengurusan pergeseran KWh meter tidak kunjung mendapat tindak lanjut dari pihak PLN Koba.
“Permohonannya sederhana, hanya mengembalikan posisi KWh meter ke tempat semula setelah pembangunan rumah selesai,” katanya.
Menurut Yani, pihak desa telah menyampaikan data lengkap kepada PLN Koba, mulai dari dokumentasi KWh meter hingga nomor kontak warga, namun hingga hampir satu pekan tidak ada petugas yang menghubungi ataupun turun ke lokasi.
“Kami tidak mendapat penjelasan apa pun soal kendala di lapangan, padahal selama ini komunikasi Pemdes dengan PLN berjalan baik,” ujarnya.
Yani menilai, ketergantungan pelayanan pada sistem digital tanpa diimbangi pendekatan langsung justru berpotensi menyulitkan masyarakat desa yang belum sepenuhnya terbiasa dengan layanan berbasis aplikasi.
“Kalau pelayanan publik hanya mengandalkan aplikasi, lalu bagaimana dengan warga yang tidak paham teknologi,” katanya.