Reformasi Birokrasi Tanpa Reformasi Budaya Kerja: Tantangan Pangkalpinang Hari Ini

Oleh Ira Amelia Purkana -Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12

FAKTA BERITA, OPINI – Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Pangkalpinang gencar menggaungkan reformasi birokrasi. Struktur organisasi direvisi, sistem digital diterapkan, dan berbagai aplikasi layanan publik diluncurkan. Secara administratif, Pangkalpinang terlihat bergerak maju menuju birokrasi modern dan efisien. Namun di balik perubahan struktural tersebut, ada satu hal yang sering terlupakan yaitu budaya kerja para birokrat. Reformasi birokrasi tanpa reformasi budaya kerja ibarat mengganti kulit, tetapi membiarkan penyakit tetap di dalam tubuh.

Birokrasi dapat beralih dari pelayanan manual ke pelayanan digital, tetapi selama pola pikir aparatur masih “yang penting berkas lengkap,” maka digitalisasi hanya menjadi alat, bukan perubahan orientasi pelayanan. Situasi ini masih terlihat di Pangkalpinang. Warga yang mengurus perizinan atau administrasi publik tidak jarang mendapat jawaban yang sama “Tunggu disposisi,” atau “Nanti kami hubungi.” Bukan solusi yang diberikan, melainkan prosedur yang dijadikan tameng. Birokrasi lebih sibuk memastikan prosedur terpenuhi daripada memastikan masalah warga terselesaikan.

Model kerja seperti ini menunjukkan bahwa orientasi sebagian birokrat masih bertumpu pada sistem, bukan pada manusia yang dilayani. Padahal inti dari pelayanan publik adalah menghadirkan nilai bagi masyarakat. Denhardt & Denhardt melalui pendekatan New Public Service menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan mengendalikan masyarakat, tetapi melayani mereka. Birokrasi yang terlalu prosedural hanya akan menjadikan warga sebagai objek aturan, bukan pihak yang harus dibantu.

Di Pangkalpinang, reformasi sejauh ini lebih banyak berbicara soal aplikasi dan struktur organisasi, bukan soal nilai. Padahal masalah terbesar birokrasi bukan pada organisasi, melainkan budaya kerja. Masih ada mental “melayani atasan, bukan warga,” ketakutan mengambil inisiatif tanpa arahan, dan orientasi kerja yang mengutamakan laporan ketimbang dampak. Jika reformasi hanya berfokus pada sistem tanpa menyentuh mental dan karakter pelaksananya, maka digitalisasi hanya akan menciptakan fenomena yang ironis: sistem digital, perilaku tetap manual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *