FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyoroti serius persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama direktur rumah sakit se-Babel, di ruang Banmus Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung. Senin (15/9/2025),
Dalam pertemuan tersubut dewan meminta penjelasan menyeluruh terkait standar operasional prosedur (SOP), ketersediaan fasilitas, hingga kekurangan tenaga medis.
RDP yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Babel itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Beliadi, didampingi Ketua Komisi IV Heryawandi serta anggota Komisi IV lainnya. Hadir pula perwakilan seluruh rumah sakit kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan.
Beliadi mengatakan, pertemuan ini digelar setelah DPRD menerima banyak keluhan warga mengenai pelayanan rumah sakit, mulai dari lambatnya penanganan pasien, ketersediaan ruang rawat, sampai ketidakjelasan prosedur pelayanan.
“Ada pasien dari Belitung yang dirujuk ke Pangkalpinang, tapi setibanya di sini tidak ada kamar kosong. Keluarga pasien bahkan harus menunggu berbulan-bulan. Itu sebabnya kami meminta semua rumah sakit menyerahkan SOP mereka agar bisa kita evaluasi,” tegas Beliadi.
Ia juga meminta kejelasan mengenai mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, baik untuk peserta yang tertib membayar maupun yang menunggak iuran. Menurutnya, tidak boleh ada diskriminasi pelayanan yang merugikan pasien.
Di sisi lain, DPRD menyoroti kekurangan dokter spesialis yang masih menjadi masalah klasik di sejumlah daerah.
“Alasan yang sering muncul karena daerah ini dianggap kurang menarik bagi dokter spesialis, padahal kebutuhan masyarakat tinggi. Pemerintah dan manajemen rumah sakit harus mencari solusi agar layanan kesehatan tetap optimal,” ujarnya.
Beliadi menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien, terutama dalam kondisi darurat. Ia mencontohkan kasus pasien yang dipulangkan dalam keadaan kritis hingga akhirnya meninggal, yang memicu kemarahan keluarga.
“Harus ada petugas humas yang menjelaskan kondisi pasien dengan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.