FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Drs. Saparudin Masyarif, M.Si (Udin) memaparkan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang yang mengagendakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025).
Dalam paparannya, Udin menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Pangkalpinang akan terus tumbuh positif berkat sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Ia menegaskan penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari siklus pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak hanya ingin pulih dari tantangan ekonomi, tetapi juga melompat lebih tinggi — menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh terhadap berbagai guncangan,” ujar Udin di hadapan anggota dewan.
Udin menjelaskan, arah kebijakan fiskal tahun 2026 diselaraskan dengan kondisi sosial ekonomi aktual serta dinamika global dan nasional. Pemerintah dituntut adaptif terhadap perubahan dengan menekankan prinsip transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Strategi pembangunan ekonomi ke depan diwujudkan melalui diversifikasi ekonomi, penguatan sektor UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta promosi potensi daerah agar tidak bergantung pada satu sektor saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai Pangkalpinang SMART (Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh) sebagai landasan moral dan arah strategis pembangunan daerah.
“Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi fiskal daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Karena itu, setiap perangkat daerah harus bekerja lebih inovatif, adaptif, dan akuntabel agar program pembangunan memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat,” tegasnya.