FAKTA BERITA, BANGKA TENGAH – Krisis air baku membuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Pangkalan Baru di Desa Padang Baru, Kabupaten Bangka Tengah, berhenti beroperasi selama kurang lebih satu bulan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Ketua DPRD Batianus bersama sejumlah anggota dewan dan pihak teknis meninjau langsung SPAM tersebut, Kamis (3/9/2026), untuk melihat kondisi sumber air baku sekaligus mendorong langkah penanganan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
Dalam peninjauan itu, Batianus didampingi Anggota DPRD Bangka Tengah Rachmat, Anggota Komisi II Darma, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan bidang Sumber Daya Air (SDA).
Batianus mengatakan, hasil peninjauan menunjukkan operasional SPAM yang dikelola pemerintah daerah terhenti karena debit sumber air baku terus menyusut akibat musim kemarau.
“Memang SPAM ini yang dikelola oleh PUPR itu tidak bisa beroperasi sudah kurang lebih satu bulan, dikarenakan debit air yang terus surut karena musim kemarau,” ujar Batianus.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu segera mencari alternatif sumber air baku agar pelayanan air bersih dapat kembali diberikan.
“Kami berharap stakeholder untuk mencari solusi agar penyediaan air bersih kepada masyarakat ini terpenuhi,” katanya.
Batianus juga meminta pengelolaan SPAM ditata kembali, terutama dari sisi ketersediaan dan keberlanjutan sumber air baku.
“Kami berharap ini bisa dikelola dengan baik, ditata kembali sehingga sumber air bakunya terpenuhi,” ungkapnya.
Ia mengatakan, DPRD akan mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pengoperasian kembali embung yang berada di kawasan tersebut. Embung dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sumber air baku untuk mendukung operasional SPAM Pangkalan Baru.
Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Darma, menilai penghentian operasional SPAM selama sekitar satu bulan harus segera direspons dengan langkah konkret. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terhenti hanya karena datangnya musim kemarau.
“Ini persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus segera mencari solusi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga ketika terjadi musim kemarau seperti sekarang, pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terhenti,” ujar Darma.
