FAKTA BERITA, BANGKA BARAT – Ketua DPRD Bangka Barat, Hj. Badri Syamsu, menegaskan perlunya langkah tegas dalam mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Saat diwawancarai awak media, Hj. Badri Syamsu menyampaikan bahwa DPRD Bangka Barat mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta dinas-dinas terkait. Satgas tersebut nantinya bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas di SPBU guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kehadiran Satgas diperlukan agar pengawasan tidak hanya bersifat insidental, tetapi dilakukan secara berkelanjutan. Selain memantau kondisi di lapangan, tim gabungan juga diharapkan dapat menindaklanjuti apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses penyaluran BBM.
“Dari hasil penjelasan pihak pengelola SPBU, mereka menyampaikan bahwa stok BBM di masing-masing SPBU dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan. Karena itu, perlu dipastikan penyebab antrean panjang yang terjadi, apakah dipengaruhi tingginya permintaan, pola distribusi, atau faktor lainnya,” ujar Hj. Badri Syamsu.