FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti persoalan distribusi solar subsidi bagi nelayan setelah ditemukan masih banyak penerima yang belum memperoleh kuota sesuai haknya. Dari jatah 2.000 liter per bulan, sebagian nelayan hanya menerima sekitar 800 liter, hal itu terungkap dalam audiensi bersama PT Pertamina Patra Niaga di Ruang Kerja Ketua DPRD Babel, Rabu (1/7/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan persoalan tersebut harus segera dibenahi karena menyangkut kebutuhan utama nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Kita melihat bahwa hak nelayan untuk mendapatkan solar subsidi ternyata belum sepenuhnya tepat sasaran. Ini menjadi persoalan yang harus segera dibenahi,” kata Didit.
Menurutnya, keterbatasan pasokan solar subsidi dapat memengaruhi produktivitas nelayan, terutama bagi mereka yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan laut setiap hari.
Didit mengapresiasi langkah PT Pertamina Patra Niaga yang dinilai cepat merespons berbagai persoalan distribusi energi di Bangka Belitung, termasuk penyaluran BBM subsidi bagi nelayan.
Ia mengungkapkan, Pertamina bersama Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini tengah melakukan pendataan ulang terhadap nelayan penerima solar subsidi. Proses verifikasi tersebut ditargetkan selesai dalam dua pekan ke depan.
Data hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Setelah proses itu rampung, DPRD Babel berencana mengundang manajemen Pertamina untuk membahas solusi lanjutan terhadap persoalan distribusi yang masih terjadi di lapangan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, menjelaskan mekanisme penyaluran solar subsidi bagi nelayan telah menggunakan aplikasi XStar yang diterbitkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).