FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — Fenomena pengibaran bendera bajak laut “One Piece” di sejumlah tempat di Indonesia menjadi simbol baru yang mengejutkan. Bendera ini bukan lagi sekadar ikon fiksi atau budaya pop Jepang, melainkan berubah menjadi tanda protes, keresahan, dan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap situasi sosial-politik yang dirasa tidak adil.
Simbol tersebut hadir seiring berbagai isu nasional yang memunculkan ketidakpercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Mulai dari vonis terhadap Tom Lembong yang menuai perdebatan, persoalan data masyarakat Indonesia yang disebut bisa diakses oleh pihak asing, polemik pagar laut yang menyulitkan nelayan lokal, hingga eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat yang merusak lingkungan. Termasuk pula wacana pengambilalihan tanah rakyat yang tidak digunakan, semua ini memperlihatkan betapa negara seolah makin jauh dari rakyatnya.
Apakah aksi pengibaran bendera ini dapat disebut sebagai bentuk perlawanan? Jika yang dimaksud adalah perlawanan terhadap ketidakadilan, maka jawabannya jelas: ya. Namun jika dituduh sebagai aksi yang menunjukkan tidak cinta tanah air, maka itu justru keliru besar. Justru ketika rakyat diam terhadap ketidakadilan, itulah bentuk nyata dari ketidakpedulian terhadap bangsa dan negara.
Kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ini juga dinilai belum sepenuhnya memihak pada rakyat. RUU Perampasan Aset Koruptor hingga kini belum disahkan, padahal itu bisa menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, pajak terus dinaikkan tanpa memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat. Hal ini berisiko menambah tekanan ekonomi rakyat kecil, sekaligus memperlemah daya beli dan semangat produktif.
Pemerintah perlu lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Undang-undang harus ditegakkan secara tegas dan adil agar tidak memberi ruang kepada pelanggar hukum untuk bertindak semaunya.
Rakyat Indonesia bukan ingin memberontak, mereka hanya ingin suaranya didengar. Ketika simbol bajak laut berkibar, itu bukan pertanda permusuhan, tetapi panggilan untuk keadilan yang tak kunjung datang.
Oleh: Zulkalhajar, Ketua BEM KBM Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Periode 2024–2025. Mahasiswa Program Studi Konservasi Sumber Daya Alam, Semester 7