FAKTA BERITA, BANGKA BARAT – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tingginya harga BBM eceran menjadi sorotan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/10/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya, mendesak pemerintah daerah, Pertamina, instansi terkait, serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pasalnya, masyarakat kini menghadapi dua persoalan sekaligus: antrean panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU dan harga yang jauh lebih mahal ketika terpaksa membeli secara eceran.
Berdasarkan informasi yang diterima, harga Pertalite eceran di Kecamatan Kelapa dilaporkan mencapai Rp15.000 per liter, sedangkan Pertamax menyentuh Rp19.000 per liter.
Kondisi ini menambah beban masyarakat, terutama pengendara, pekerja harian, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Selain harus mengeluarkan biaya lebih besar, warga juga kehilangan waktu akibat antrean kendaraan di SPBU. Jika berlangsung berkepanjangan, situasi tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi.
“Persoalan ini jangan dianggap sebagai masalah antrean biasa. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM di SPBU dan pada saat yang sama harus membeli dengan harga eceran yang jauh lebih tinggi, maka pemerintah harus segera hadir memberikan solusi nyata,” tegas Deddi Wijaya.
Deddi Minta Distribusi BBM Dievaluasi
Deddi menilai, pemerintah bersama Pertamina perlu segera mengevaluasi penyebab terganggunya ketersediaan BBM di Bangka Barat.
Evaluasi tersebut harus mencakup kecukupan stok, jadwal pengiriman, kelancaran distribusi, hingga penyaluran BBM dari terminal atau depot menuju SPBU.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganan yang dilakukan. Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan imbauan agar warga bersabar mengantre tanpa penjelasan yang memadai.
Ia juga meminta pengawasan terhadap penjualan BBM eceran diperketat, termasuk menelusuri sumber pasokan dan kewajaran harga yang dilaporkan masyarakat.