FAKTA BERITA, BANGKA TENGAH – Persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi perhatian utama dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Palmulip dan Maya Dwie Kusumah, di Desa Belimbing, Kecamatan Koba, Rabu (16/9/2026).
Sekitar 200 warga menghadiri kegiatan reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Koba dan Lubuk Besar tersebut. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga beririsan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, mulai dari kondisi jalan, penerangan jalan, akses jaringan telekomunikasi hingga ketersediaan bus sekolah.
Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses terhadap mobilitas, konektivitas dan pelayanan publik.
Forum reses turut dihadiri perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Diperkimhub), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah serta Kepala Desa Belimbing.
Palmulip mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui kewenangan legislatif maupun koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Iya, beberapa aspirasi masyarakat sudah kita catat, terutama mengenai perbaikan jalan, jaringan sinyal, bus sekolah dan lampu penerangan jalan. Ini persoalan yang dirasakan langsung masyarakat sehingga perlu kita kawal agar ada tindak lanjut,” ujar Palmulip.
Ia menegaskan, reses tidak semestinya berhenti sebagai forum penyampaian keluhan masyarakat. Aspirasi yang telah dihimpun harus diterjemahkan ke dalam agenda pembahasan dan pengawasan DPRD sesuai kewenangan serta kemampuan fiskal daerah.
“Setelah ini kita akan melihat satu per satu aspirasi yang disampaikan. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kita koordinasikan dengan OPD terkait, sementara dari sisi DPRD akan kita kawal dalam pembahasan kebijakan dan anggaran sesuai prioritas,” katanya.
Menurut Palmulip, keterlibatan OPD dalam forum reses juga penting agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan mengenai kewenangan, program maupun kemungkinan tindak lanjutnya.