FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menghadapi kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas bersama Tim Satgas Penyuluhan Penanggulangan Karhutla Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dalam rapat koordinasi dan penyuluhan penanggulangan karhutla wilayah Kota Pangkalpinang di Gedung SRC Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (14/9/2026).
Rapat ini menjadi ruang koordinasi bagi Pemkot Pangkalpinang untuk menyamakan langkah dalam menghadapi potensi karhutla, mulai dari upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan hingga penanganan apabila terjadi kebakaran.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkalpinang, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Dalam rapat tersebut, Tim Mabes TNI menekankan agar pemerintah daerah tidak menjadikan pemadaman sebagai langkah utama. Pencegahan harus dilakukan sejak sebelum munculnya titik api melalui pemetaan kerawanan, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi.
Ketua Tim Satgas Penyuluhan Penanggulangan Karhutla Mabes TNI, Kolonel Marinir Inggit Dahana Setyawan, mengatakan perubahan pola pikir dalam penanganan karhutla menjadi hal penting.
Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah api membesar, tetapi harus dimulai dari langkah preventif.
“Kami melaksanakan pencegahan, mitigasi, dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Lebih baik tidak ada timbul api daripada kita menanggulangi, itu sebenarnya motto kita,” ujar Inggit.
Ia mengatakan kondisi kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino dapat membuat lahan lebih kering dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.