Narkoba Mengintai dari Jalur Penyeberangan, BNN Dorong Pembentukan BNNK Bangka Barat

FAKTA BERITA, BANGKA BARAT – Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bangka Barat terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pembentukan Pos Pelayanan BNN sebagai langkah awal menuju terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat Markus, S.H. mengatakan, persoalan narkoba membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, BNN, kepolisian, Dinas Kesehatan hingga masyarakat.

Menurut Markus, kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek penindakan, tetapi juga memperkuat edukasi, pencegahan serta deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

“Fokusnya kita sama-sama dengan BNN, adanya kerja sama ini kita berharap bisa sama-sama menyelamatkan masyarakat,” ujar Markus.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol. Eko Kristianto, S.I.K., M.Si. menjelaskan, Pos Pelayanan BNN di Bangka Barat nantinya menjadi salah satu pusat kegiatan pencegahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Pos Pelayanan BNN akan bersinergi dengan Polres Bangka Barat dan Dinas Kesehatan untuk memperkuat edukasi serta deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba.

“Pos pelayanan BNN ini nantinya kita bersinergi bersama Polres dan Dinas Kesehatan untuk sama-sama melakukan edukasi dan deteksi dini terhadap masyarakat,” jelasnya.

Menuju Pembentukan BNNK Bangka Barat

Eko mengatakan, pembentukan Pos Pelayanan BNN merupakan bagian dari tahapan menuju pembentukan BNNK Bangka Barat.

Menurutnya, keberadaan BNNK diperlukan untuk memperkuat kapasitas pencegahan dan penanganan persoalan narkotika di daerah.

“Setelah Pos Pelayanan BNN ini, kita akan menjadi BNNK. Insyaallah progresnya nanti akan dibentuk BNNK,” katanya.

Selain penguatan kelembagaan, BNN juga akan mendorong upaya pencegahan hingga tingkat desa melalui petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *