FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, memastikan tidak ada razia maupun penangkapan terhadap aktivitas tambang rakyat oleh Satgas PT Timah di daerah ini. Ia menegaskan, isu tersebut hanyalah kabar tidak benar yang harus diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Senin (8/9/2025).
Didit menekankan bahwa keberadaan Satgas PT Timah dari Jakarta bertujuan mendukung pengumpulan data yang dibutuhkan Presiden, sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola timah nasional.
“Jadi jangan salah persepsi, kehadiran satgas ini semata-mata untuk melengkapi data yang diinginkan Bapak Presiden, supaya tata kelola timah kita ke depan lebih baik dan menguntungkan negara serta masyarakat,” ujarnya.
Terkait dinamika harga timah, Didit mengakui adanya informasi yang simpang siur di lapangan. Menurutnya, pihak PT Timah sendiri juga terkejut dengan kabar harga timah Rp60 ribu per kilogram yang beredar.
“Masalah harga ini ternyata tidak sesuai, bahkan pihak PT Timah sendiri kaget. Bagi mitra yang tidak disiplin, PT Timah akan melakukan evaluasi. Dan soal pembayaran, saya pastikan akan segera diselesaikan, tidak perlu menunggu lama,” jelasnya.
Selain persoalan tambang, Didit juga menyoroti isu Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia mengapresiasi masukan dari DPRD Bangka Barat serta berbagai pihak yang meminta agar penyelesaian persoalan HTI melibatkan kepala daerah dan anggota DPD RI.
“Rekomendasi yang kami keluarkan bukan sekadar untuk menyenangkan rakyat, tapi memang bagian dari kewenangan DPRD. Kalau soal mencabut izin HTI itu ranah pemerintah pusat, maka kami akan kawal sampai selesai,” tegasnya.
Didit mencontohkan keberhasilan DPRD Babel dalam mengawal pencabutan izin PT Bangkanesia. Ia menyebut, pemerintah pusat telah mencabut izin seluas 60 ribu hektare, yang menurutnya membuktikan perjuangan kolektif bisa menghasilkan keputusan besar.
Lebih lanjut, DPRD Babel berencana mengagendakan kunjungan resmi ke kementerian terkait bersama bupati, DPRD kabupaten/kota, hingga anggota DPD RI untuk memperkuat perjuangan di tingkat pusat.
“Ini perjuangan bersama, bukan hanya DPRD Babel. Kami akan jadwalkan segera pertemuan dengan Dirjen, dan melibatkan semua pihak agar persoalan ini bisa benar-benar tuntas,” pungkas Didit.