Data Bansos Dinilai Tak Akurat, DPRD Babel Siap Temui BPS Pusat

FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendorong pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana mendatangi BPS Pusat untuk menyampaikan persoalan akurasi data yang dikeluhkan kepala desa dan lurah dalam rapat koordinasi di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026).

Didit mengatakan, ketidakakuratan data penerima bantuan sosial berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala desa dan lurah kerap berhadapan langsung dengan warga yang merasa layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam daftar penerima, sementara sebagian warga yang dinilai mampu justru masih tercatat sebagai penerima.

“Kami ingin menyampaikan langsung aspirasi dan keluh kesah kepala desa serta lurah kepada BPS Pusat agar sistem pendataan ini dapat dibenahi,” kata Didit seusai memimpin rapat.

Menurut Didit, persoalan tersebut perlu ditangani dengan memperbaiki mekanisme pemutakhiran data. Pemerintah desa dan kelurahan perlu dilibatkan karena aparat di tingkat lokal lebih mengetahui perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Salah satu usulan yang dibahas dalam rapat adalah melibatkan Musyawarah Desa (Musdes) dalam proses pemutakhiran DTSEN. Pelibatan ini diharapkan dapat memperkuat verifikasi kondisi warga sehingga data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan lebih sesuai dengan keadaan di lapangan.

Selain mekanisme verifikasi, kebutuhan anggaran operasional pendataan juga menjadi perhatian. Pemprov Babel dan DPRD tengah membahas dukungan anggaran untuk membantu proses pemutakhiran data, sementara pemerintah kabupaten dan kota diharapkan turut memberikan dukungan.

BPS juga menyatakan kesiapan mendampingi Dinas Sosial dan instansi teknis daerah dalam proses verifikasi hingga penyaluran bantuan sosial. Pendampingan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah memperbaiki kualitas data dan mengurangi risiko kesalahan sasaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *