FAKTA BERITA, BANGKA TENGAH – Perpustakaan di Kabupaten Bangka Tengah didorong tidak berhenti menjadi tempat membaca dan menyimpan buku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah ingin fasilitas literasi itu berkembang menjadi ruang belajar sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Konsep dan gagasan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah, H. Korari Suwondo, dalam kunjungan kerja dirinya ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) beberapa waktu lalu.
Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Bangka Tengah itu datang bersama dua staf DPRD. Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan konsultasi mengenai program serta peluang bantuan Perpusnas untuk Kabupaten Bangka Tengah, termasuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah, H. Korari Suwondo mengatakan DPRD ingin memastikan berbagai program pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Tengah.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program Perpustakaan Nasional tidak hanya berhenti sebagai program pemerintah pusat, tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Karena itu, kami datang untuk berkoordinasi sekaligus melihat peluang dukungan yang bisa kita bawa dan dikembangkan di daerah,” kata Korari, Sabtu (12/9/2026) di Koba.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah itu, perubahan cara pandang terhadap perpustakaan menjadi penting. Perpustakaan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah koleksi buku maupun bangunan yang tersedia.
“Menurut kami, perpustakaan hari ini tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai tempat membaca atau menyimpan buku. Perpustakaan harus menjadi ruang masyarakat untuk belajar, meningkatkan keterampilan, mendapatkan informasi dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kehidupannya,” ujarnya.
H. Korari Suwondo menilai TPBIS memiliki pendekatan yang sejalan dengan kebutuhan tersebut. Melalui program itu, perpustakaan dapat ditempatkan lebih dekat dengan persoalan sosial dan kebutuhan masyarakat.
“Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sangat menarik karena pendekatannya lebih luas. Masyarakat bukan hanya datang membaca, tetapi bagaimana perpustakaan bisa menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Ini yang ingin kami dorong agar bisa diterapkan dan diperkuat di Bangka Tengah,” jelasnya.
Menurut H. Korari Suwondo, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Daerah, termasuk DPRD, harus aktif mencari peluang dan memastikan program yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.