FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Acara Apresiasi dan Penghargaan kepada Pimpinan dan Pengawal Unit Pelayanan Publik yang meraih kategori kualitas pelayanan baik berdasarkan penilaian Ombudsman RI, di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Prof. Saparudin, pemerintah daerah dituntut hadir secara cepat, responsif, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan proses perencanaan pembangunan yang harus dijalankan sesuai aturan.
“Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus segera kita antisipasi. Pemerintah tidak boleh diam ketika menerima keluhan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” ujar Prof. Saparudin.
Ia menjelaskan, tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan karena pemerintah harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, pemerintah tetap harus melakukan langkah-langkah konkret agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah.
Sebagai contoh, Prof. Saparudin menyinggung penanganan jalan rusak yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, sebelum dilakukan perbaikan permanen melalui program pembangunan, pemerintah dapat melakukan penanganan sementara untuk mengurangi risiko dan dampak yang dirasakan warga.
“Kalau ada jalan berlubang, jangan menunggu anggaran besar turun. Minimal ada tindakan sementara yang bisa dilakukan sambil menunggu proses pembangunan yang lebih permanen,” katanya.
Selain responsivitas, Prof. Saparudin juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan kondisi dan keterbatasan yang dihadapi secara jujur tanpa mengurangi komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Masyarakat berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Tapi yang lebih penting, pemerintah tetap harus menunjukkan aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun belum bisa sepenuhnya memenuhi semua harapan mereka,” ungkapnya.